WAJO - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bergelora menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan peningkatan transparansi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2025. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PPP Bergelora, Alief Kurniawan, dalam rapat paripurna penyerahan Ranperda Perubahan APBD 2025 di Gedung DPRD Wajo, Kamis (11/9/2025).
Dalam pandangan umumnya, Alief mengungkapkan kondisi keuangan daerah yang masih terbatas menuntut langkah efisiensi agar program-program strategis yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat tidak terabaikan. Ia menegaskan bahwa setiap program sebaiknya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas layanan publik.
Alief juga menyoroti adanya kelemahan administrasi dalam penyusunan Ranperda Perubahan APBD 2025 yang berpotensi menyalahi aturan perundang-undangan. Menurutnya, hal itu bisa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari serta menurunkan kredibilitas pemerintah daerah. Ia mendesak penegakan disiplin administrasi dan kepatuhan penuh terhadap regulasi yang berlaku.
Selain itu, Fraksi PPP Bergelora menilai koordinasi dan komunikasi antara eksekutif dan legislatif masih perlu diperkuat. Mekanisme komunikasi yang intensif, terbuka, dan konstruktif dianggap kunci lahirnya kebijakan yang partisipatif, transparan, dan berpihak pada rakyat.
Menutup pandangan umumnya, Alief Kurniawan menyampaikan rekomendasi agar pemerintah daerah mengutamakan program yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Fraksi PPP Bergelora juga mendorong disiplin administrasi yang ketat, memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif, serta meningkatkan transparansi penggunaan anggaran dengan melibatkan partisipasi publik sebagai bentuk kontrol sosial.
Seluruh program pembangunan diharapkan diarahkan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Wajo.
“Kami berharap seluruh catatan, masukan, dan rekomendasi ini menjadi perhatian serius demi terwujudnya APBD Perubahan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat,” tutup Alief.(Adv)
