BELOPA, 9 Mei 2026 - Menjelang pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik rekrutmen tenaga kerja PT Davidi kontraktor PT Masmindo Dwi Area (MDA) yang dijadwalkan berlangsung pada Senin 11/5, Direktur GovLine (Governance of Law & Integrity Network for Empowerment), Anugrah Alqadri, mengingatkan pentingnya transparansi dan keseriusan seluruh pihak dalam menyikapi keresahan masyarakat.
GovLine menilai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya yang disuarakan Asosiasi Welder Luwu Raya (AWLR), tidak boleh dipandang sebagai keluhan biasa. Isu tersebut dinilai berkaitan langsung dengan transparansi rekrutmen, akses tenaga kerja lokal, dan akuntabilitas perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
“RDP ini jangan sampai hanya menjadi forum seremonial untuk meredam situasi sementara tanpa ada langkah nyata yang menyentuh substansi persoalan. Publik membutuhkan kejelasan, terutama terkait transparansi rekrutmen dan posisi tenaga kerja lokal dalam aktivitas industri di daerah,” tegas Anugrah Alqadri dalam keterangannya, Sabtu (9/5).
Menurut GovLine, DPRD Kabupaten Luwu memiliki tanggung jawab politik dan moral untuk memastikan forum tersebut menghasilkan tindak lanjut yang jelas, bukan sekadar kesimpulan normatif tanpa pengawasan nyata.
Aspirasi yang Berkembang di Tengah Masyarakat
GovLine mencatat sejumlah aspirasi yang berkembang di masyarakat bersama Asosiasi Welder Luwu Raya, di antaranya:
keterbukaan data tenaga kerja lokal dan non-lokal;
kesempatan kerja yang lebih proporsional bagi SDM lokal sesuai kompetensi;
serta adanya mekanisme pengawasan terhadap proses rekrutmen perusahaan dan subkontraktor.
GovLine menilai aspirasi tersebut wajar dan perlu dijawab secara terbuka agar tidak memunculkan ketidakpercayaan publik maupun potensi gesekan sosial di kemudian hari.
Transparansi Harus Menjadi Komitmen Bersama
Anugrah Alqadri menegaskan bahwa pembangunan daerah seharusnya berjalan seiring dengan pemberdayaan masyarakat lokal dan prinsip tata kelola yang baik.
“Perusahaan yang beroperasi di daerah harus mampu menunjukkan komitmen keterbukaan dan keadilan. Masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah aktivitas investasi yang berlangsung di wilayahnya sendiri,” ujarnya.
GovLine menyatakan akan terus mengawal isu-isu tata kelola, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip governance, integrity, dan empowerment. Laporan Tim
