BONE - Drama politik anggaran kembali mencuat di Kabupaten Bone. Perubahan APBD 2025 yang mestinya rampung sesuai agenda nasional justru mandek di tengah jalan.
Dan seperti biasa, tudingan pun diarahkan ke kursi legislatif - tepatnya ke Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walininong (ATW), yang dianggap menjadi “penghambat”.
Namun, tudingan itu rupanya berdiri di atas persepsi yang keliru. ATW membantah keras, seraya membuka duduk perkara yang selama ini sengaja ditutupi: agenda pemerintah daerah yang meleset jauh dari jadwal resmi.
“Kalau mengacu pada SE Mendagri Nomor 900, KUPA-PPAS harusnya dibahas minggu kedua Juni. Tapi dokumennya baru masuk akhir Agustus. Jadi siapa yang lambat?” tegasnya, Kamis (23/10/25).
Menurut ATW, keputusan DPRD Bone tidak bisa dilahirkan hanya lewat rapat Banggar. Harus ada rapat pimpinan sebagai forum kolektif kolegial, bukan keputusan sepihak.
“Saya ini ex officio Ketua Banggar, dan hasil rapat itu sudah saya tandatangani. Tapi keputusan lembaga tetap harus lewat rapat pimpinan,” jelasnya.
Ia menilai, sorotan publik justru diarahkan ke tempat yang salah. Padahal, sumber keterlambatan bukan di legislatif, tapi di eksekutif yang dinilainya abai pada jadwal dan tergesa menaikkan target PAD secara tidak rasional.
“Inikan imbas dari pemikiran yang tidak rasional. Mereka memaksakan kebijakan yang akhirnya menimbulkan gejolak dan demonstrasi,” ungkapnya.
ATW menyebut, hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Sulsel justru membenarkan kekhawatiran yang selama ini disuarakan DPRD.
“Yang dikhawatirkan publik kini terbukti. Semua karena penyusunan yang tidak realistis sejak awal,” ujarnya tajam.
Kini, ATW mengaku telah menandatangani hasil penyempurnaan Rancangan Perubahan APBD 2025, namun ia memastikan catatan penolakan terhadap kebijakan yang dinilai menyalahi evaluasi Pemprov tetap terlampir dalam dokumen resmi.
“Kami tidak menolak pembangunan. Kami hanya menolak ketidakrasionalan yang bisa merugikan daerah. Itu bentuk cinta kami terhadap Bone,” tutupnya.(rus)
